 |
| Foto ilustrasi by shutteratock.com |
Oleh: Yoseph Heriyanto
Seorang pemimpin sejatinya bukan hanya diukur dari kebijakan yang diambil, tetapi juga dari tutur kata yang ia lontarkan. Kata-kata mencerminkan sikap, nilai, dan adab seseorang, terutama bagi mereka yang berada di tampuk kekuasaan. Namun, apa jadinya jika seorang presiden, pemimpin tertinggi di negeri ini, justru merespons kritik dengan kata kasar seperti “Ndasmu”?
Pernyataan kontroversial ini muncul dari mulut Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Centre. Ketika menanggapi kritik tentang kabinetnya yang dianggap terlalu gemuk, ia berbisik, “Ndasmu,” yang dalam bahasa Jawa berarti “kepalamu,” tetapi sering digunakan sebagai ungkapan bernada merendahkan. Sontak, ucapan itu disambut tawa oleh para pendukungnya.
Namun, di luar ruang konferensi yang riuh, publik bereaksi sebaliknya. Kata kasar itu menjadi sorotan utama di media sosial, dengan banyak pihak mempertanyakan kelayakan seorang pemimpin yang seharusnya menunjukkan kebijaksanaan, bukan kemarahan.
Respon kasar terhadap kritik bukanlah sekadar masalah etika berbahasa. Ini mencerminkan resistensi terhadap kontrol publik, sesuatu yang ironis mengingat demokrasi menempatkan kritik sebagai bagian dari mekanisme check and balance.
Kritik yang dilontarkan kepada Prabowo sebenarnya berangkat dari isu serius: kabinet yang dianggap terlalu besar. Dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri, kabinet Prabowo menjadi salah satu yang paling gemuk dalam sejarah Indonesia. Banyak pihak menilai ini tidak efisien, membebani anggaran negara, dan lebih bernuansa bagi-bagi kursi ketimbang kepentingan rakyat. Namun, alih-alih menjawab dengan argumentasi yang logis, presiden justru merespons dengan umpatan singkat yang mengindikasikan sikap meremehkan kritik tersebut.
Seorang presiden seharusnya menunjukkan ketegasan dalam kebijakan, bukan dalam kata-kata kasar. Seorang pemimpin besar dikenal dengan kecerdasan dan kesabarannya dalam menghadapi kritik, bukan dengan merendahkan pihak yang berbeda pandangan.
Ada alasan mengapa masyarakat selalu menuntut pemimpin untuk menjaga tutur kata. Seorang presiden bukan sekadar individu biasa; ia adalah simbol negara, panutan bagi rakyatnya. Kata-katanya akan menjadi standar bagaimana pejabat di bawahnya bertindak dan bagaimana masyarakat berinteraksi.
Ketika seorang presiden dengan enteng mengumpat di hadapan publik, itu bukan sekadar lelucon. Itu adalah degradasi adab dalam politik kita. Ini menunjukkan bahwa politik bukan lagi arena gagasan, tetapi menjadi ajang adu kuasa, di mana kritik tidak dijawab dengan pemikiran, melainkan dengan cemoohan.
Jika seorang presiden merasa nyaman berbicara dengan bahasa kasar di depan umum, bagaimana ia akan berkomunikasi dalam pengambilan keputusan yang lebih serius? Bagaimana nasib demokrasi jika kritik—yang merupakan hak rakyat—hanya dibalas dengan ejekan?
Masyarakat tidak butuh pemimpin yang temperamental dan anti-kritik. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang tegas, tetapi tetap beradab. Yang bisa berdiri di tengah kritik tanpa kehilangan kehormatan dirinya.
Kata-kata seperti “Ndasmu” mungkin hanya satu kata, tetapi di dalamnya terkandung pesan tentang bagaimana seorang pemimpin melihat rakyatnya: sebagai pihak yang bisa diremehkan atau sebagai bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
Sejarah mencatat, pemimpin yang besar adalah mereka yang menjawab kritik dengan kebijakan, bukan umpatan. Yang menjawab keraguan dengan kinerja, bukan cemoohan. Jika adab kepemimpinan terus dibiarkan merosot, maka yang kita miliki bukanlah pemimpin, melainkan penguasa.
